Yogyakarta, Indonesia – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menggandeng Departemen Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait pengelolaan dana desa di Indonesia.

Dana desa yang merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal, pedesaan, dan terpencil, telah dialokasikan dengan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Namun, tantangan dalam pengelolaannya masih terjadi, mulai dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa hingga potensi penyalahgunaan dana.

Dalam arahannya Profesor Yoyon Suryono sebagai koordinator kegiatan kerjasama ini menyatakan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan peneliti dan ahli dari UNY serta praktisi dan stakeholder terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini akan mencakup survei, wawancara mendalam, dan studi kasus di 30 desa di 3 Provinsi yaitu 10 Desa di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 10 Desa di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan 10 Desa di Halmahera Utara, Maluku Utara.

Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa depan. Kerja sama antara Kementerian Desa PDTT dan Departemen Administrasi Publik UNY ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang berdampak positif bagi kemajuan desa-desa di Indonesia.